By A Web Design

Visitor Map

Visitors Counter

mod_vvisit_counterPengunjung hari ini29
mod_vvisit_counterTotal pengunjung407848

whosonline

Ada 5 tamu online
REDD


Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia
Ditulis oleh Arif Aliadi   
Jumat, 03 Juli 2015 15:29

Apa itu Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia?

Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia adalah jaringan organisasi masyarakat sipil yang berinisiatif mendorong kerjasama multi pihak untuk membangun mekanisme imbal jasa lingkungan yang dihasilkan oleh komunitas pengelola hutan melalui upaya perlindungan hutan dari deforestasi dan degradasi hutan.

Apa itu PES (Payment for Environmental Services) atau Imbal Jasa Lingkungan?

PES atau imbal jasa lingkungan adalah perjanjian kerjasama antara pengusaha, masyarakat dan LSM pendamping masyarakat dalam menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mengelola sumberdaya hutan agar manfaat hutan dapat berkelanjutan.  Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan perlindungan hutan seperti patroli, rehabilitasi hutan, pengembangan kegiatan ekonomi alterative, dsb.

Apa program Konsorsium?

Program yang dikembangkan oleh Konsorsium adalah Program Penurunan Emisi

Karbondioksida Berbasis Masyarakat.  Program ini bertujuan untuk menggalang kerjasama berbagai pihak untuk melindungi hutan dari kerusakan hutan akibat deforestasi dan degradasi.

Semakin rusak hutan berarti semakin tinggi emisi yang dihasilkan yang selanjutnya akan menyebabkan ketidak seimbangan komposisi gas rumah kaca di atmosfir.  Pada gilirannya, hal ini akan berakibat pada terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim.  Sebaliknya, semakin luas hutan yang dijaga dari kerusakan maka semakin rendah emisi yang dihasilkan, dan pemanasan global dapat dicegah.

Gas karbondioksida adalah salah satu gas rumah kaca yang dapat diserap oleh hutan sehingga gas tsb. tidak terlepas (emisi) ke atmosfir.  Peran hutan untuk mencegah terjadinya emisi adalah salah satu bentuk dari jasa lingkungan.

Program ini memfasilitasi masyarakat pengelola hutan untuk mengintegrasikan rencana pengelolaan hutan yang mereka buat termasuk rencana melindungi hutan dengan strategi penurunan emisi karbondioksida.  Program ini juga membantu mereka untuk menghitung besaran emisi yang bisa diturunkan.

Siapa yang menjadi target penerima manfaat?

Fokus progam adalah komunitas pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), hutan rakyat dan hutan adat, karena mereka adalah pihak yang berperan penting dalam menjaga hutan dari kerusakan.

Apa itu Plan Vivo?

Plan Vivo Standard adalah proses sertifikasi untuk proyek-proyek terkait dengan jasa lingkungan antara lain REDD (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation).  Apabila suatu proyek sudah memperoleh sertifikat dari Plan Vivo, maka akan ada dana yang dihasilkan berdasarkan besaran penurunan emisi karbon yang terjadi.

Siapa saja anggota Konsorsium?

Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan dikoordinir oleh Arif Aliadi yang sehari-hari beraktivitas di LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia) di Bogor.  Sejak berdiri pada bulan Mei 2014, Konsorsium terdiri atas (a) lembaga yang mengusulkan dan memfasilitasi komunitas di lapangan, (b) lembaga donor, (c) lembaga penyedia tenaga teknis, (d) serta pemerintah.

a)      Lembaga pengusul dan fasilitasi komunitas :  SSS Pundi Sumatera, KKI WARSI, Sulawesi Community Foundation (SCF), FFI (Fauna Flora International), LTA (Lembaga Tumbuh Alami), ICS (Indonesia Conservation Society), KELOPAK, WATALA, KAIL, FOKKER, TRANSFORM, Sampan, Perkumpulan Institute Manua Punjung, Teropong, SD Inpers

b)      Lembaga donor: Ford Foundation, Samdhana Institute, KEMITRAAN, ICCO, We Forest

c)       Lembaga penyedia tenaga teknis:  FFI (Fauna Flora International), KpSHK (Konsorsium Sistem Pendukung Hutan Kerakyatan), CFI (Community Forestry International), LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia), Yayasan Perspektif Baru, Perkumpulan SKALA, WRI (World Resource Institute)

d)      Pemerintah:  Dr. Yetti Rusli (Senior Advisor to The Minister of Environment and Forestry Indonesia on Environment and Climate Change)

Dimana saja lokasi yang difasilitasi oleh Konsorsium?

Lokasi Program Penurunan Emisi Berbasis Masyarakat

No.

Nama dan Status Kawasan Hutan

Lokasi

Luas (ha)

Jumlah keluarga yang terlibat (KK)

Status

1

HD Durian Rambun

Kab. Merangin, Jambi

4.484 ha

85 KK

Validasi PDD di lapangan

2

HD Laman Satong

Kab. Ketapang, Kalimantan Barat

1.070 ha

290 KK

Validasi PDD di lapangan

3

HKm Aik Bual

Kab. Lombok Tengah, NTB

100 ha

134 KK

Validasi PDD di lapangan

4

HD Talang Tembago, Pematang Pauh dan Muara Madras

Kab. Merangin, Jambi

4.830 ha

1.293 KK

Penyelesaian PDD

5

HD Bujang Raba

Kab. Bungo, Jambi

7.792 ha

1.259 KK

Penyelesaian PDD

6

HKm Lompobatang, Anrang dan Bangkengbukit

Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan

2.265 ha

12 KTH

Penyelesaian PDD

7

HD Hinas Kanan

Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan

565 ha

59 KK

Perbaikan PIN setelah direview oleh Plan Vivo

8

HD Hilir (Kalawa, Mantaren, Buntoi and Gohong).

Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

16.245 ha

 

Perbaikan PIN setelah direview oleh Plan Vivo

9

HKm Tebat Monok  dan Kelilik

Kab. Kepahiang, Bengkulu

210.5 ha

9 kelompok

Perbaikan PIN setelah direview oleh Plan Vivo

10

Kemitraan Pengelola TN Meru Betiri dan Masyarakat Desa Curahnongko

Zona Rehabilitasi TN Meru Betiri, Kabupaten Jember, Jawa Timur

410 ha

2.733 KK

Perbaikan PIN setelah direview oleh Plan Vivo

11

HKm Bukit Regis,

Kecamatan Sumberjaya dan Air Hitam, Kab. Lampung Barat, Lampung

466.67 ha

171 KK

Perbaikan PIN setelah direview oleh Plan Vivo

12

HUtan Adat Bukit Parambo

Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat

 

1.067 KK

Penulisan PIN

13

Hutan Adat Tigo Luhah Permenti yang Berenam

Desa Pungut Mudik Kec. Air Hangat Timur, Kab. Kerinci, Jambi

152 ha

275 KK

Penulisan PIN

14

Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan (6 desa)

Kec. Air Hangat Timur, Kab. Kerinci, Jambi

426 ha

1.442 KK

Penulisan PIN

15

Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning (4 desa)

Kec. Sitinjau Laut , Kab. Kerinci

838,95 ha

741 KK

Penulisan PIN

16

Hutan Adat Liang Karo

Desa Danau Usung Kec. Murung Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah

88 ha

662 jiwa

Penulisan PIN

17

HKm TEGANAK

Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat

2.325 ha

155 jiwa

Penulisan PIN

18

HD (proses pengajuan) Desa Medan Mas,

Desa Nipah Panjang,

Desa Tanjung Harapan

Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

26.132 ha

5.748 jiwa

Penulisan PIN

19

Hutan Hyang Argopuro

Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur

900 ha

876 KK

Penulisan PIN

21

HKm di Dompu

Desa Kamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu

223 ha

135 KK

Persiapan

 

Kontak Person Konsorsium

Arif Aliadi

Koordinator Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia

Email:  This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

No hp: 0812-1102660

Skype: arifaliadi

 
Merehabilitasi Hutan Sambil Menjual Karbon. Seperti Apa?
Ditulis oleh LATIN   
Rabu, 01 April 2015 12:40

Selain sebagai penjaga ekosistem dan habitat satwa, hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) di Jember, Jawa Timur, bakal dijadikan kawasan percontohan perdagangan karbon dari aktivitas penanaman pohon di lokasi lahan rehabilitasi hutan dengan menggandeng menggandeng masyarakat desa.

 
Turunkan Emisi Karbon, 20 Komunitas Pakai Standar Plan Vivo. Efektifkah?
Ditulis oleh LATIN   
Rabu, 01 April 2015 12:36

Tak kurang dari 20 komunitas yang tergabung dalam The Indonesia Community Payment for Environment Service (PES) Consortium atau Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia, telah difasilitai untuk mengikuti program penurunan emisi karbon berbasis masyarakat. Dalam proses penurunan emisi karbon ini, mereka menggunakan standar Plan Vivo untuk memudahkan pengukurannya.

Hal ini dikemukakan oleh Arif Aliadi, Ketua konsorsium ini pada saat workshop dan konferensi pers di Jakarta, pada Kamis (05/03/2015), yang dihadiri oleh Yetti Rusli Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim, Chris Stephenson Direktur Plan Vivo, dan Victoria Gutierrez Direktur We Forest. Hutan Santong dengan latar belakang air terjun Tiu Teja di Lombok Utara, NTB. Foto : Jay Fajar

Arif mengatakan program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK).  Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memberi manfaat berupa nilai tambah yang berasal dari besaran emisi karbon yang berhasil diturunkan oleh komunitas. “Agar dapat diapresiasi, maka besaran emisi karbon akan diukur dengan menggunakan standard Plan Vivo,” kata Arif.

Program ini memfasilitasi masyarakat pengelola hutan untuk mengintegrasikan rencana pengelolaan hutan yang mereka buat termasuk rencana melindungi hutan dengan strategi penurunan emisi. Program ini juga membantu mereka untuk menghitung besaran emisi yang bisa diturunkan.

Plan Vivo dipilih untuk menghitung besaran emisi karena sudah diterapkan di berbagai negara seperti di Amerika Latin, Afrika dan Asia.  Plan Vivo adalah kerangka kerja untuk mendukung masyarakat dalam mengelola sumber daya alam mereka yang lebih berkelanjutan, dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat iklim, mata pencaharian, dan ekosistem

Standar ini di buat oleh organisasi non-profit yang berbasis di Edinburgh, Skotlandia, yang mengembangkan standar yang  ramah terhadap masyarakat dan sistem sertifikasi untuk proyek-proyek lingkungan. Plan Vivo telah disertifikasi lebih dari 10.000 petani hutan, 270 kelompok masyarakat yang mengelola lebih dari 60.000 hektar hutan, dan bersertifikat 1,8 juta ton CO2 offset.

Chris Stephenson menjelaskan capaian target dari penggunakan standart Plan Vivo di berbagai negara tersebut. “Pada 2014, standard Plan Vivo telah digunakan di 29 negara.  Diperkirakan ada USD 8 juta nilai manfaat yang dinikmati oleh 10.000 komunitas pengelola hutan,” ujarnya.

Arif juga menjelaskan fokus dari program ini adalah komunitas pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, dan Hutan Adat. Sebanyak 20 komunitas tersebut tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat.  Luas lahan hutan yang masuk dalam program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis masyarakat mencapai sekitar 69.300,12 ha, yang melibatkan 17.002 Kepala Keluarga.

Sedangkan Yetti Rusli menjelaskan program penurunan emisi berbasis masyarakat sejalan dengan RAN GRK di sektor kehutanan, khususnya kehutanan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah menentukan target volume emisi gas karbondioksida (CO2) yang harus diturunkan.

“HKm diharapkan dapat berkontribusi untuk menurunkan emisi sebesar 91,75 juta ton CO2 dari areal seluas 2,5 juta ha. Sedangkan Hutan Desa diharapkan dapat berkontribusi mengurangi emisi sebesar 9,18 juta ton CO2 dari areal seluas 250 ribu ha.” Hamparan sawah masyarakat yang berdampingan dengan kawasan hutan di Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar. Foto : Riko Coubut

Beberapa waktu lalu, Kepala Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, San Afri Awan juga menegaskan dukungan pemerintah untuk memberikan akses pemanfaatan hutan untuk masyarakat. Dia mengatakan pemerintah akan memberikan prioritas pemanfaatan pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, dan Hutan Adat.

“Selama ini rakyat baru menikmati 0,8 persen atau sekitar 1,3 juta hektar hutan, sedangkan untuk perusahaan sudah menikmati hingga 35 juta hektar. Kita stop dulu untuk perusahaan,” ujarnya dalam Diskusi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kedaulatan Pangan. Untuk prosesnya akan dilakukan sesederhana mungkin dengan pendampingan dari lembaga swadaya dan diusahakan dari usulan daerah.

Program penurunan emisi berbasis masyarakat juga didukung oleh We Forest. Lembaga ini akan berkontribusi dalam membangun hutan melalui program rehabilitasi hutan.  Pada 2015 We Forest akan mendukung program rehabilitasi hutan dengan jumlah total bibit 500 ribu bibit.  Pada tahap pertama ini, dukungan akan diawali di empat lokasi. “Harapannya  dukungan dapat dilanjutkan untuk tahun-tahun selanjutnya dengan jumlah yang lebih banyak lagi, “ ujar  Victoria.

Dia juga mengatakan program rehabilitasi hutan sangat penting karena semakin rusak hutan berarti semakin tinggi emisi yang dihasilkan. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan komposisi gas rumah kaca di atmosfer dan berakibat pada  pemanasan global dan perubahan iklim.  Sebaliknya, semakin luas hutan yang dijaga dari kerusakan maka semakin rendah emisi yang dihasilkan, dan pemanasan global dapat dicegah.

Gas karbondioksida adalah salah satu gas rumah kaca yang dapat diserap oleh hutan sehingga gas tsb. tidak terlepas (emisi) ke atmosfir.  Peran hutan untuk mencegah terjadinya emisi adalah salah satu bentuk dari jasa lingkungan.

 
Tekad Turunkan Emisi Gas CO2, PES Gunakan Plan Vivo
Ditulis oleh LATIN   
Rabu, 01 April 2015 12:32

Ilustrasi emisi gas CO2. Foto: dw.deTingginya potensi emisi gas karbondioksida di Indonesia, 20 komunitas pengelola hutan yang mengatasnamakan The Indonesia Community Payment for Environmental Services (PES) atau Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia mengadakan program penurunan emisi berbasis masyarakat. Program ini memfasilitasi masyarakat pengelola hutan untuk mengintegrasikan rencana pengelolaan hutan yang mereka buat termasuk rencana melindungi hutan dengan strategi penurunan emisi. Program ini juga membantu mereka untuk menghitung besaran emisi yang bisa diturunkan.

Sebanyak 20 komunitas tersebut tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Luas lahan hutan yang masuk dalam program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis masyarakat mencapai sekitar 69.300,12 ha. Sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) yang terlibat mencapai 17.002 Kepala Keluarga.

“Program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), dan memberi manfaat berupa nilai tambah yang berasal dari besaran emisi karbon yang berhasil diturunkan,” ungkap Arif Aliadi, Ketua PES Consortium saat konfrensi pres Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Masyarakat di Jakarta, (5/3).

Menurut Alif, agar dapat diapresiasi, maka besaran emisi karbon akan diukur dengan menggunakan standard Plan Vivo, yaitu: salah satu standar internasional untuk menghitung besaran penurunan emisi karbondioksida.

Senada dengan ungkapan Alif, Chris Stephenson, Direktur Plan Vivo, menjelaskan bahwa Plan Vivo sudah diterapkan di berbagai negara, seperti di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. “Pada tahun 2014, standar Plan Vivo telah digunakan di 29 negara. Diperkirakan ada USD 8 juta nilai manfaat yang dinikmati oleh 10.000 komunitas pengelola hutan,” tambah Chris.

Hadir dalam acara tersebut Penasihat Senior untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim, Yetti Rusli. Menurutnya program penurunan emisi berbasis masyarakat sejalan dengan RAN GRK di sektor kehutanan, khususnya kehutanan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah menentukan target volume emisi gas karbondioksida (CO2) yang harus diturunkan.

“Kami berharap Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat berkontribusi untuk menurunkan emisi sebesar 91,75 juta ton CO2 dari areal seluas 2.500.000 ha. Sedangkan Hutan Desa diharapkan dapat berkontribusi mengurangi emisi sebesar 9,18 juta ton CO2 dari areal seluas 250.000 ha,” sambung Yetti

Program penurunan emisi berbasis masyarakat juga didukung oleh We Forest yang akan berkontribusi dalam membangun hutan melalui program rehabilitasi hutan. Menurut Direktur We Forest, Victoria Gutierrez pada 2015 We Forest akan mendukung program rehabilitasi hutan dengan jumlah total bibit 500.000 bibit. Pada tahap pertama ini dukungan akan diawali di 4 lokasi dan diharapkan dukungan dapat dilanjutkan untuk tahun-tahun selanjutnya dengan jumlah yang lebih banyak.

Program rehabilitasi hutan sangat penting karena semakin rusak hutan berarti semakin tinggi emisi yang dihasilkan, yang selanjutnya akan menyebabkan ketidak seimbangan komposisi gas rumah kaca di atmosfir. Pada gilirannya, hal ini akan berakibat pada terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Sebaliknya, semakin luas hutan yang dijaga dari kerusakan maka semakin rendah emisi yang dihasilkan, dan pemanasan global dapat dicegah.

Gas karbondioksida adalah salah satu gas rumah kaca yang dapat diserap oleh hutan sehingga gas tsb. tidak terlepas (emisi) ke atmosfir. Peran hutan untuk mencegah terjadinya emisi adalah salah satu bentuk dari jasa lingkungan. (EVA)

 
Merehabilitasi Hutan Sambil Menjual Karbon
Ditulis oleh LATIN   
Rabu, 01 April 2015 11:44

Alief Aliadi menunjukkan pohon trembesi yang tumbuh di kawasan lahan rehabilitasi hutan seluas 7 hektar yang digarap warga merupakan pohon yang mampu menghasilkan karbon dalam jumlah besarJember – Hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) di Jember, Jawa Timur, akan dijadikan kawasan percontohan perdagangan karbon dari aktivitas penanaman pohon di lokasi lahan rehabilitasi hutan. Hal ini sangat mungkin dilakukan dengan menggandeng masyarakat desa di sekitar hutan, melalui kegiatan rehabilitasi hutan kritis yang ada di Taman Nasional Meru Betiri.

Selama ini pihak Taman Nasional Meru Betiri telah menggandeng masyarakat, untuk ikut merehabilitasi lahan kritis di hutan kawasan Taman Nasional seluas lebih dari 4.000 hektar. Masyarakat diberikan hak mengelola lahan kritis di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri, dengan kewajiban menanam tanaman pokok atau pohon tegakan pada lahan yang dikerjakan.

Selama ini masyarakat terutama pengelola hak atas hutan desa, merupakan kelompok yang paling beresiko besar apabila hutan disekitarnya menjadi rusak. Melalui keterlibatan masyarakat, lahan kritis di Taman Nasional mulai hijau dan rimbun kembali. Peran serta masyarakat dalam menghijaukan kembali lahan hutan yang kritis ini, dapat diberikan apresiasi melalui program perdagangan karbon.

Diungkapkan oleh Arif Aliadi dari Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia, kegiatan masyarakat untuk mencegah deforestasi dan kerusakan hutan perlu mendapatkan apresiasi dalam bentuk uang, dari hasil upaya menanam pohon yang memenuhi syarat untuk penyerapan karbon.

“Masyarakat di sekitar hutan harus difasilitasi agar ikut mempertahankan hutan. Kalau mereka mempertahankan hutan, maka mereka akan memperoleh benefitnya, selain hasil hutan juga uang dari penjualan karbon,” papar Alief Aliadi.

Alief Aliadi yang juga fasilitator dari Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) menambahkan, program perdagangan karbon ini sebelumnya belum pernah dilakukan Indonesia pasca Kyoto Protokol (2008-2012). Hingga saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat, untuk mengetahui mengenai bagaimana dan apa saja keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan karbon.

“Sampai sekarang di Indonesia belum ada, justru dari program ini kami berharap menjadi yang pertama untuk menarik pembeli,” ujar Alief yang mengaku sedang menjajaki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang peduli lingkungan, untuk bergabung dengan program ini.

Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia beserta LATIN didalamnya, sedang memfasilitasi masyarakat yang bersedia terlibat dalam program rehabilitasi hutan untuk mendapatkan sertifikat perdagangan karbon. Sertifikat itu diperoleh setelah melalui beberapa tahap penilaian dan pengukuran, terhadap lokasi yang dijadikan pelaksanaan program carbon trading.

“Kalau mereka mau mempertahankan hutan maka akan ada benefitnya, ini petingnya kenapa kita dorong untuk mendapat sertifikasi. Karena dengan itu mereka punya komitmen mempertahankan, dan akan ada insentif atau nilai tambah dari karbon itu,” kata Alief. Hutan di Taman Nasional Meru Betiri

Untuk mendapatkan sertifikasi perdagangan karbon dari lembaga yang berwenang mengeluarkannya, pertama-tama harus diketahui atau dihitung terlebih dahulu laju deforestasi. Setelah diketahui laju deforestasi hutan dalam sekian tahun kedepan, masyarakat diminta kesanggupannya untuk menahan laju deforestasi sesuai kemampuan masyarakat.

Angka yang diperoleh dari kesanggupan masyarakat itu nantinya akan dijadikan acuan, untuk menghitung besar karbon yang dihasilkan hutan serta emisinya, yang yang sanggup direhabilitasi masyarakat.

“Misal dalam 10 tahun terdapat 400 hektar hutan yang mengalami deforestasi, kalau masyarakat tidak ingin hutannya rusak maka berapa luas hutan yang sanggup ditahan deforestasinya oleh masyarakat. Misalkan 50 persennya bisa ditahan, berarti masyarakat menjanjikan mempertahankan 200 hektar. Maka inilah komitmen masyarakat yang nantinya akan diajukan sertifikatnya yang kemudian dapat dijual, berisi komitmen masyarakat menurunkan emisi,” terang Alief.

Program perdagangan karbon ini sebelumnya merupakan program REDD (Reducing Emission from Deforestattion and Degradation), yang mendorong negara-negara maju membayar kepada negara-negara berkembang agar mencegah terjadinya penggundulan hutan. Indonesia sendiri sejauh ini berupaya untuk menurunkan 26 persen gas emisinya.

Setiap tahunnya Bank Dunia menyiapkan dana 2-20 milyar dollar Amerika Serikat, untuk penanganan deforestasi bagi negara berkembang. Dana itu yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh Indonesia, yang memiliki hutan seluas lebih dari 88 juta hektar dan berpotensi besar dalam menyerap karbon.

Alief Aliadi mengatakan, pada dasarnya semua tanaman yang berkayu dapat menyimpan karbon, karena karbon disimpan di dalam pohon. Kandungan karbon dapat diketahui dengan mengetahui berat jenis pohon. Semakin tinggi berat jenis pohon akan semakin tinggi kandungan kayu, maka nilai karbonnya juga semakin tinggi.

“Secara fisik karbon merupakan arang, dimana dalam konteks penjualan karbon bukan berarti kita tebang pohon dan dijadikan arang lalu kita jual. Tapi yang kita jual adalah bagaimana pohon itu tidak menjadi arang, tidak ditebang, tidak dibakar.Yang akan kita jual adalah usaha kita untuk mempertahankan pohon itu agar tidak menjadi arang,” tuturnya.

Alief menyebutkan beberapa contoh jenis pohon yang mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar, antara lain trembesi, joho lawe, kedawung, dan bintungan, yang memiliki kemampuan tumbuh dengan cepat dan memiliki cabang yang banyak.

“Ketika melakukan rehabilitasi hutan, tentu semakin banyak pohon yang ditanam. Semakin banyak pohon yang tumbuh besar dan rimbun, maka kemampuan menyimpan karbon juga semakin banyak,” imbuhnya.

Sementara itu menurut Direktur Konservasi Alam Indonesia Lestari (KAIL), Nurhadi, melalui mekanisme karbon ini masyarakat dapat terbantu untuk membangun sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

“Salah satu skema dari karbon ini adalah kemampuan masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari, disamping perlu juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Carbon trading ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah menanam pohon di hutan yang gundul,” kata Nurhadi yang juga merupakan warga Jember. Pintu masuk TN Meru Betiri dari Pos Andongrejo, Jember

Taman Nasional Meru Betiri seluas 58.000 hektar ini telah menyiapkan 40 Plot Sampel Permanen (PSP), dengan masing-masing berukuran 40 meter x 100 meter. PSP itu nantinya akan ditanami jenis pohon yang dapat dimanfaatkan buahnya, tanpa perlu menebang pohonnya.

Sejauh ini masyarakat di Desa Curahnongko dan Desa Andongrejo kata Nurhadi, sangat antusias terhadap rencana pelaksanaan program carbon trading. Dengan melindungi hutan yang menjadi penghidupan mereka sehari-hari, maka kebutuhan hidup masyarakat dapat lebih terjamin.

“Dana yang nanti kita peroleh akan kita kembalikan lagi untuk merehabilitasi kawasan hutan, tentu nanti akan ada skemanya. Misal kalau 100 persen dari biaya yang didapatkan, maka 60 persen untuk rehabilitasi, 40 persen untuk kegiatan usaha produktif dan penguatan kelembagaan,” sambung Nurhadi.

Namun demikian Nurhadi mengakui tidak mudah mengajak seluruh masyarakat merehabilitasi hutan untuk dapat dijual karbonnya kepada negara maju maupun perusahaan. Tantangan terletak pada pemahaman masyarakat yang lebih suka menanam tanaman pertanian, yang mendatangkan keuntungan jangka pendek. Dengan begitu cukup sulit memenuhi target pohon yang harus ditanam, untuk dapat menghasilkan uang dari penjualan karbon.

“Kita sedang cari tanaman yang punya nilai ekonomi lebih tinggi dari tanaman pertanian. Tanaman obat sudah dicoba tapi belum semua masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari itu,” tandasnya.

Carbon Trading merupakan kompensasi yang diberikan oleh negara-negara industri maju, untuk membayar kerusakan lingkungan yang terjadi. Salah satunya asap karbondioksida (CO2) yang dihasilkan pabrik-pabrik di Eropa dan Amerika Serikat, serta kebakaran hutan di negara berkembang, sehingga berakibat naiknya suhu bumi yang disebabkan meluasnya lubang ozon.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan ozon, adalah dengan mempertahankan produksi karbon dari hutan-hutan di Indonesia, Asia Pasific, Amerika Selatan, maupunn Papua New Guinea. Kompensasi diambilkan dari pembayaran negara-negara maju itu atas kerusakan lingkungan yang telah dibuat, kepada negara yang mampu asap CO2 menjadi O2 yang ada di atmosfir.

“Dengan project karbon ini, kita selalu mengkaitkan dengan rehabilitasi hutan, karena itu kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat,” ujar Alief Aliadi dari Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia.

Penulis : Riski Srilambang

 
<< Mulai < Kembali 1 2 3 4 Berikut > Akhir >>

Halaman 1 dari 4